Senin, 14 Februari 2011

PEDOMAN TEKNIS PENGAJUAN PROPOSAL KEGIATAN LINGKUP DITJEN PETERNAKAN TA 2011

Alhamdulillah, setelah sekian lama dilanda kesibukan..hehe...maklum sok sibuk sampai beberapa lama tak posting artikel di blog sederhana ini.  Saya ingin berbagi kepada rekan-rekan petani atau peternak mengenai informasi penting yaitu Pedoman Teknis Pengajuan Proposal Ditjen Peternakan 2011.  Hal ini sangat berguna bagi kita petani/kelompok tani/gapoktan untuk mengajukan fasilitas/bantuan/kegiatan/program pengembangan usaha ternak di daerah kita masing-masing.  Semoga bermanfaat.

Pedoman Teknis Pengajuan Proposal Ditjen Peternakan 2011

i. KATA PENGANTAR
Tahun 2011 merupakan tahun ke dua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014 Direktorat Jenderal Peternakan dengan tujuan untuk penyediaan pangan hewani yang ASUH dan kesejahteraan peternak melalui kebijakan dan program pembangunan peternakan yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal. Kebijakan ini merupakan hal yang amat strategis dalam konteks pembangunan peternakan yang memang ditujukan untuk meningkatkan produksi peternakan. Direktorat Jenderal Peternakan menekankan bahwa pola perencanaan pembangunan Peternakan menganut prinsip sinergi antara pola top down policy dengan bottom up planning. Dengan pola ini sangat diharapkan bahwa kegiatan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan tujuan nasional, potensi dan kebutuhan daerah. Pedoman Teknis Pengajuan Proposal Kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan ini diterbitkan dan disebarluaskan sebagai acuan utama bagi Dinas Peternakan/ Dinas yang menangani fungsi peternakan Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk mendapatkan anggaran bersumber dari APBN Ditjen Peternakan tahun anggaran 2011. Dengan terbitnya Buku Pedoman Teknis ini diharapkan provinsi/kabupaten/kota dapat menyusun dan mengajukan proposal yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan pembangunan peternakan di daerah setempat, sehingga akan tercapai peningkatan kualitas dan sinergitas perencanaan di tingkat pusat dan daerah.

Jakarta, Januari 2010

Sekretaris Direktorat Jenderal,
Dr. Drh. Sjamsul Bahri, MS NIP 19521108 197912 1 001Continue reading...

DAFTAR ISI     Hal
Kata Pengantar         i
DAFTAR ISI         ii
I     PENDAHULUAN A Arah Pembangunan Peternakan 2010 – 2014 ..........   1
B Kewenangan Pusat – Daerah ...................................     2
C Anggaran Berbasis Kinerja ........................................     3
D Tujuan dan Sasaran ..................................................     5
II     PROGRAM DAN KEGIATAN
A.     Program .................................................    ..................     6
B     Kegiatan .................................................    ..................     6
C     Karakteristik Kegiatan Pusat dan Daerah     ……………     11
III     PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PENGUSULAN PROPOSAL
A Kreteria Kegiatan ......................................................     12
B Komponen Kegiatan yang Disusulkan .......................     12
C Syarat Penulisan Proposal .......................................     14
D Outline Penulisan ......................................................     15
E Mekanisme Pengusulan Proposal .............................     15
F Jadual Pengusulan Proposal ...................................     17
IV     MEKANISME SELEKSI PROPOSAL
A     Seleksi Proposal ......................................................     18
B C     Verifikasi dan Kompilasi Proposal Tingkat Direktorat Jenderal Peternakan ........18
Penelaahan .............................................................     18
V     PENUTUP   .......................................  19
LAMPIRAN ............................................... 20

I. PENDAHULUAN
A. Arah Pembangunan Peternakan 2010-2014
Pembangunan peternakan mencakup berbagai kegiatan agribisnis,
agroindustri, mulai dari hulu sampai hilir, yang memiliki omset besar dan
memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar Rp 86 Triliun dan
melibatkan 4 juta rumah tangga peternak. Potensi peternakan yang sangat
besar di Indonesia seharusnya dapat dijadikan sebagai pemacu
perekonomian untuk mensejahterakan bangsa. Hal itu dapat menjadi
kenyataan apabila peternakan dijadikan platform pembangunan nasional.
Untuk itu revitalisasi peternakan menjadi sangat penting. Ada beberapa
keywords untuk mencapai keberhasilan pembangunan peternakan, yaitu:
keberpihakan, koordinasi, sumberdaya manusia, dan investasi.

Keberpihakan. Revitalisasi peternakan memerlukan keberpihakan dari
seluruh komponen bangsa, terutama politisi dan pengambil kebijakan agar
menempatkan peternakan yang kaya potensi dan merupakan mata
pencaharian mayoritas masyarakat, menjadi sub sektor yang perlu
mendapatkan dukungan konkrit. Dukungan dapat berupa penyediaan
infrastruktur, kebijakan moneter dan permodalan, asuransi, serta jaminan
pemasaran yang adil. Dalam era globalisasi, tanpa adanya keberpihakan,
keniscayaan tentang revitalisasi peternakan itu hanyalah angan-angan
belaka.

Koordinasi. Pertanian termasuk peternakan didalamnya merupakan sektor
dan subsektor yang sangat luas. Institusi yang terlibat amat banyak dan
tersebar di lintas departemen. Akibat terlalu banyaknya yang ingin
mengurus, berakibat sektor tersebut tidak terurus dengan baik. Koordinasi
tidak berjalan dengan baik, sehingga program-program yang telah
dicanangkan tidak dapat diselesaikan dengan tuntas dan berhasil. Filosofi
tentang pembangunan peternakan harus benar-benar dipahami oleh
berbagai pihak terkait, baik departemen teknis maupun institusi lainnya.
Permasalahan klasik masih nampak yaitu masalah persamaan visi,
leadership dan manajemen. Hal tersebut masih ditambah dengan euforia
demokrasi dan reformasi, termasuk menonjolnya kepentingan kelompok
yang tidak jarang mendistorsi kepentingan yang lebih besar.

Lebih lengkap mengenai Pedoman Teknis Pengajuan Proposal Ditjen Peternakan 2011 dapat  dilihat  DISINI.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar